MAKASSAR, VIRAL — Konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Makassar diwarnai sejumlah keluhan dari jajaran pimpinan tingkat kecamatan hingga kelurahan. Salah satunya terkait insentif yang disebut belum direalisasikan oleh kepemimpinan DPD II Golkar Kota Makassar.
Pimpinan Kelurahan (Pimlur) Tamalanrea Jaya, Anies, menyampaikan keluhan tersebut saat mengikuti dialog konsolidasi bersama Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Anies mengungkapkan, jajaran Pimcam dan Pimlur sebelumnya pernah menerima insentif sebesar Rp250 ribu ketika IAS masih menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar. Namun, menurutnya, insentif yang dijanjikan pada kepemimpinan Ketua DPD II Golkar Makassar saat ini, Munafri Arifuddin, belum diterima.
«“Insentif kami yang dijanjikan ketua DPD II belum dibayar. Waktu Pak IAS menjadi Ketua DPD II kami masih menerima insentif sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah. Tolong Ketua DPD I evaluasi Ketua DPD II, anggaran partai juga tidak pernah sampai ke kami,” ujar Anies.»
Selain persoalan insentif, sorotan juga diarahkan pada proses kaderisasi partai. Pimpinan Kecamatan (Pimcam) Ujung Pandang, Warni Salahuddin, menilai DPD II Golkar Makassar perlu memperkuat kaderisasi, khususnya bagi masyarakat yang ingin bergabung dan menjadi bagian dari Partai Golkar.
“Ketua DPD II Golkar harus melakukan pengkaderan. Kaderisasi sangat diperlukan dan itu harus,” kata Warni di hadapan IAS.
Mendengar berbagai aspirasi tersebut, IAS kemudian meminta jajaran pengurus DPD I Golkar Sulsel memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan Pimcam dan Pimlur.
IAS menginstruksikan Rahman Pina dan Kadir Halid untuk memberikan perhatian khusus kepada para pimpinan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam konsolidasi internal Golkar Makassar. Selain persoalan kesejahteraan jajaran struktur partai, penguatan kaderisasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga soliditas organisasi hingga tingkat akar rumput.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi momentum bagi jajaran DPD I dan DPD II Golkar untuk mengevaluasi serta memperkuat komunikasi dengan struktur partai di tingkat bawah.
