BONE, VIRAL – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, menggelar Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Lingkungan Welalange, Kelurahan Bulutempe, Kabupaten Bone, Kamis (19/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, yang melahirkan sejumlah catatan penting terkait kebutuhan dasar warga.
Dalam suasana penuh interaksi, warga menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, mulai dari akses pendidikan, infrastruktur lingkungan, hingga dukungan sektor pertanian dan bantuan sosial.
Akses Sekolah dan Fasilitas Pendidikan
Salah satu aspirasi datang dari Ibu Guru Marlina, tenaga pendidik di SD 29 Inpres Bulutempe. Ia menyoroti kondisi jalan masuk sekolah sepanjang kurang lebih 200 meter yang membutuhkan perbaikan agar siswa lebih nyaman dan aman menuju sekolah.
Selain itu, lapangan sekolah yang masih berpasir dinilai perlu dipasangi paving block agar dapat dimanfaatkan maksimal untuk kegiatan siswa. Guru Marlina juga mempertanyakan informasi teknis terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para peserta didik.
Drainase, Jalan, dan Penerangan Jadi Keluhan Utama di sektor infrastruktur, Kepala Lingkungan bersama Lurah Bulutempe mengangkat persoalan drainase yang belum optimal sehingga menyebabkan genangan air saat hujan turun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas warga.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan umum, pembangunan jalan tani untuk mendukung mobilitas hasil pertanian, serta pengadaan Lampu Jalan Umum (PJU) demi meningkatkan keamanan lingkungan pada malam hari.
Pertanian Butuh Dukungan Konkret
Sektor pertanian turut menjadi perhatian utama. Bapak Muhammad Tan dan Haji Aco menyampaikan kebutuhan mendesak akan sumur bor guna menunjang pengairan lahan pertanian, terutama saat musim kemarau.
Selain itu, para petani berharap adanya bantuan alat mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor roda empat, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengolahan lahan.
Kendala Penyaluran PKH
Dalam bidang kesejahteraan sosial, warga juga mengeluhkan mekanisme pendaftaran dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai masih membingungkan. Mereka berharap adanya pendampingan dan kejelasan data agar bantuan tepat sasaran.
Komitmen Bawa Aspirasi ke Tingkat Kebijakan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yasir Machmud menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif yang sesuai.
“Aspirasi ini akan kami bawa dan komunikasikan dengan dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan skala prioritas,” ujarnya di hadapan warga.
Reses ini menjadi bukti pentingnya dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat. Warga Welalange pun berharap, hasil pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar berbuah pada realisasi program yang menyentuh kebutuhan mereka sehari-hari.
